Hastinapura

OPINI

Dodi

Hastinapura
Kerajaan di zaman sebelum Masehi
Kerajaan di tanah Hindia
Kerajaan yang diperintah oleh raja Pandu Dewanata
Kerajaan yang sebelumnya diperintah oleh Bisma

Hastinapura
Makmur bersama pemimpin Bisma
Setelah Bisma lengser menjadi seorang Resi
Hastinapura dipimpin oleh putra Bisma pertama yang bernama Pandu Dewanata

Hastinapura
Adil bersama pemimpin Pandu
Hingga Pandu lengser menjadi seorang Pendeta
Hastinapura
Ditipkan kepada adik Pandu yang bernama Destarata

Hastina
Sebagai sebutan popular dari Hastinapura
Kacau-balau dipimpin Destarata

Hastina
Dipecah menjadi dua kerajaan
Satu kerajaan diberikan kepada putra-putra Destarata
Satu kerajaan lagi diberikan kepada putra-putra Pandu Dewanata

Hastina Barat dan Hastina Timur
Hastinapura menjadi dua
Hastina Barat milik Kurawa yaitu 100 orang putra-putra Destarata
Hastina Timur milik Pandawa yaitu 5 putra-putra Pandu Dewanata

Pandawa menerima pembagian Hastinapura
Kurawa tidak terima pembagian Hastinapura
Kurawa kembali menyatukan Hastina
Dengan berpura-pura bermain dadu
Padahal Kurawa serius menjadikan permainan dadu berjudi dengan Pandawa
Pandawa kalah bermain dadu dan semua yang dipertaruhkan diambil Kurawa
Termasuk istri putra pertama Pandu Dewanata Raden Yudistira
Dan membuang Pandawa beserta keluarga Pandawa
Meninggalkan Hastinapura

Kurawa
Anak Destarata yang 100 orang
Anak tertua bernama Duryudana yang menjadi Raja Hastinapura
Duryudana
Didukung 99 saudaranya memerintah Hastinapura
Mengusir Pandawa dengan menyatukan Hastinapura
Menjadi satu pemerintahan dibawah pemimpin Duryudana

Kurawa,
Murid-murid Resi Durna
Saudara sepupu Pandawa
Anak Raja Destarata
Keponakan Raja Pandu Dewanata
Cucu Resi Bisma

Kurawa,
Besar di Kerajaan Hastinapura
Menjadi putra-putra mahkota Hastinapura
Sebagai putra Raja Destarata

Raja Destarata,
Ayah Kurawa yang buta kedua matanya
Memerintah Hastinapura atas permintaan Pandu Dewanata
Agar Hastinapura diberika kepada Pandawa setelah dewasa


Pandawa,
Putra-putra Pandu Dewanata
Dari Ibu Kunti melahirkan Yudistira, Bima dan Harjuna
Dari Ibu Madrim melahirkan kembar dua anak laki-laki yaitu Nakula dan Sadewa

Pandawa,
Ditinggal Ayahnya yaitu Raja Pandu Dewanata menjadi Pendeta
Ditipkan kepada Raja Destarata pengganti ayahnya sebagai Raja di Hastinapura

Pandawa,
Murid-murid Resi Durna
Saudara sepupu Kurawa
Anak Raja Pandu Dewanata
Keponakan Raja Destarata
Cucu Resi Bisma

Pandawa,
Besar di Istana Hastinapura dan di luar Istana Hastinapura
Tidak diangkat sebagai putra mahkota Kerajaan Hastinapura
Tidak mendapatkan hak waris dari Raja Pandu Dewanata yang diwasiatkan kepada Raja Destarata
Menuntut balas atas kelicikan, dan pelecehan oleh Kurawa di saat bermain dadu
Namun diurungkan atas nasihat Krisna
Mendirikan kerajaan sendiri di luar Hastinapura dengan Raja Yudistira

Tujuan Partai Republik ke-3,4, dan 5

 3) Mewujudkan Ketertiban Dunia, 4) Mencerdaskan Kehidupan Bangsa,

dan 5) Membangun Jiwa dan Raga Rakyat Indonesia

Republik Menggantikan Dinasti

Orang-orang islam merasa kehilangan kekhalifahan yang terakhir di Turki, meskipun pada kenyataannya yang benar-benar diakui sebagai khalifah hanya khulafaurrashidin dan khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Kekhalifahan di Turki di era abad 19 M termasuk kekhalifahan dinasti, yang menjadikan agama islam sebagai hukum positifnya. Perasaan kehilangan kekhalifahan tersebut bukan terletak pada bentuknya atau khalifahnya namun kehilangan berhukum positif hukum islam.

Seandainya Kemal Pasha Al Tatruk merubah kekhalifahan dinasti menjadi Republik dengan tetap mempertahankan hukum positif hukum islam tentu umat muslim tidak merasa kehilangan seperti saat ini.

Kehilangan kekhalifahan ini bukan saja berasal dari ide seorang Kemal Pasha Al Tatruk namun juga berasal dari kekalahan-kekalahan kekhalifahan Islam dalam mempertahankan daerah-daerah kekuasaannya. Sehingga kedudukan kekhalifahan di Turki semakin sempit hingga tinggal bentuk Republik Turki yang menyebabkan warga Negara berbeda-beda sesuai dengan daerah kekuasaannya masing-masing.

Bentuk Republik merupakan sebuah upaya ganda dari Kemal Pasha dalam merubah dinasti islam yang waktu itu berbentuk kekhalifahan dan pembentukan Negara sekuler yang berbentuk Republik.

Republik merupakan bentuk pemerintahan non monarki yang pernah dijalankan di Roma jauh sebelum zaman Masehi dengan nama Republik Romawi.

Republik dalam era abad 20 ini memberikan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan pendiri Negara masing-masing. Republik di Iran dengan nama Republik Islam Iran menggunakan hukum positif Islam Syiah dengan pimpinan Spiritual seorang Imam, dan pelaksana pemerintahan oleh seorang Presiden. Republik Indonesia dengan mengadopsi Republik Turki menjadi Negara non monarki yang sekuler dengan menempatkan urusan agama dalam lembaga dibawah lembaga Negara, dan tidak menggunakan hukum positif hukum agama, terlebih tidak menggunakan hukum positif hukum islam.

Umat muslim banyak yang merindukan hukum islam sebagai hukum positif dengan berbagai jalan seperti merintis berdirinya kekhalifahan di Indonesia ataupun dengan cara konstitusional dengan memasukkan hukum-hukum islam sebagai hukum positif di Indonesia.

Perjalanan berdirinya sebuah pemerintahan Negara RI dengan hukum positif hukum islam tidak menutup kemungkinan dengan merubah bentuk Negara terlebih dahulu.

Bentuk Negara Republik dirubah menjadi bentuk Negara Republik Islam.

Islam dengan mazhab islam, dengan pemimpin muslim akan menjadi kekuatan di dunia sebagai peletak tata keadilan islam di dunia.

Sehingga semua umat islam kemudian memiliki kekuatan dalam bentuk institusi baik di Negara masing-masing maupun dunia, sebagai kekuatan menuju kesejahteraan res publika, kesejahteraan untuk kepentingan bersama dengan hukum positif islam.

RI dan Republik TURKI dalam MoU

No.	Jenis Kerjasama	Bentuk dan Nama Perjanjian	Tempat dan Tanggal Penandatanganan	Ratifikasi
1	Di Bidang Perdagangan	Agreement	Ankara	Belum diratifikasi
		Trade Agreement Between the Republic of Indonesia and the Republic of Turkey. (Persetujuan Dagang Antara Republik Indonesia dan Republik Turki).	14-Sep-59
2	Di Bidang Kebudayaan	Agreement	Jakarta	Diratifikasi melalui  Keppres No.39 tanggal 27 July 1974 LN No.39.
		Cultural Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey. (Persetujuan Kebudayaan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki).	18 Agust 1973
3	Di Bidang Ekonomi	Agreement	Jakarta	Diratifikasi melalui Keppres No.69 tanggal 11 Desember 1984 LN No.50.
		Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey On Economic and Technical Cooperation. (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonersia dan Pemerintah Republik Turki Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik).	18 Desember 1982
4	Di Bidang Teknis	Agreed Minutes	Ankara	Ratifikasi tidak diperlukan
		Agreed Minutes of the First Session of the Joint Commission For Economic and Technical Cooperation Between the Republic of Indonesia and the Republic of Turkey Held in Ankara, January 14 - 15, 1985. (Butir-Butir Kesepakatan pada Pertemuan Pertama Komisi Bersama untuk Kerjasama Ekonomi dan Teknik Antara Republik Indonesia dan Republik Turki diselenggarakan di Ankara, pada tanggal 14-15 Januari 1985).	15 Januari 1985
5	Di Bidang Teknis	Agreed Minutes	Jakarta	Ratifikasi tidak diperlukan
		Agreed Minutes of the Second Session of the Joint Commission For Economic and Technical Cooperation Between the Republic of Indonesia and the Republic of Turkey, Held in Jakarta, January 25 - 27, 1988. (Butir-Butir Kesepakatan pada Pertemuan Kedua Komisi Bersama untuk Kerjasama Ekonomi dan Teknik Antara Republik Indonesia dan Republik Turki diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25-27 Januari 1988).	27 Januari 1988
6	Di Bidang Transportasi Udara	Agreement	Jakarta	Belum diratifikasi
		Air Transport Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey Relating to Scheduled Air Transport. (Persetujuan Hubungan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki Yang Berkenaan dengan Angkutan Udara Berjadwal).	18 Februari 1993
7	Di Bidang Pariwisata	MoU	Jakarta	Ratifikasi tidak diperlukan
		Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey On Cooperation in Tourism. (Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki Mengenai Kerjasama Pariwisata).	6 Oktober 1993
8	Di Bidang Pertanian	Protocol	Jakarta	Ratifikasi tidak diperlukan
		Protocol Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey on Agricultural Cooperation. (Protokol Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki Mengenai Kerjasama Pertanian).	30 Mei 1995
9	Di Bidang Investasi	Agreement	Jakarta	Diratifikasi melalui Keppres No.107 tanggal  27 Juli 1998 LN No.118.
		Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey Concerning the Promotion and Protection of Investments. (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal).	25 Februari 1997
10	Di Bidang Penghindaran Pajak Berganda	Agreement	Jakarta	Diratifikasi melalui Keppres No.160 tanggal 18 September 1998 LN No.153.
		Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey For the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income. (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan).	25 Februari 1997
11	Di Bidang Teknis	MoU	Ankara	Ratifikasi tidak diperlukan
		Memorandum of Understanding on Cooperation Between the Batam Industrial Development Authority of the Republic of Indonesia and the Aegean Free Zone Development and Operating Company in Turkey. (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Kerjasama Antara Otoritas Pembangunan Industri Pulau Batam, Republik Indonesia dan Pembangunan Kawasan Bebas Aegean dan Perusahaan yang Bergerak di Turki).	17 Juni 2005
12	Di Bidang Standardisasi	MoU	Ankara	Ratifikasi tidak diperlukan
		Memorandum of Understanding Between the National Standardization Agency of the Republic of Indonesia and the Turkish Standards Institution on Technical Cooperation. (Memorandum Saling Pengertian Antara Badan Standarisasi Nasional, Republik Indonesia dan Institusi Standarisasi Turkey Mengenai Kerjasama Teknik).	17 Juni 2005
13	Di Bidang Teknis	MoU	Ankara	Ratifikasi tidak diperlukan
		Memorandum of Understanding Between the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) the Republic of Indonesia and the Scientific and Technical Research Council of Turkey on Scientific and Technological Cooperation. (Memorandum Saling Pengertian Antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Republik Indonesia dan Badan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknik, Turki Mengenai Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).	17 Juni 2005
14	Di Bidang Teknis	Protocol	Ankara	Ratifikasi tidak diperlukan
		Protocol on the Joint Issuance of Stamps Between the Republic of Indonesia and the Republic of Turkey. (Protokol Mengenai Penerbitan Perangko Bersama Antara Republik Indonesia dan Republik Turki).	17 Juni 2005
15	Di Bidang Perdagangan	Protocol	Ankara	Ratifikasi tidak diperlukan
		Protocol of Co-operation Between the National Agency for Export Development (NAFED) Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and Export Promotion Center of Turkey (IGEME). (Protokol Kerjasama Antara Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Pusat Promosi Ekspor, Turki).	17 Juni 2005
16	Di Bidang Teknis	Agreed Minutes	Ankara	Ratifikasi tidak diperlukan
		Agreed Minutes of the Fifth Session of the Joint Commission for Economic and Technical Cooperation Between the Republic of Indonesia and the Republic of Turkey. (Butir-Butir Kesepakatan pada Pertemuan Kelima Komisi Bersama untuk Kerjasama Ekonomi dan Teknik Antara Republik Indonesia dan Republik Turki).	17 Juni 2005
Updated Mei 2008

Negara Bekas Republik:

Negara Bekas Republik:

1. Republik Kaukasus Utara Bergunung

Republik Kaukasus Utara Bergunung (juga disebut Republik pegunungan) (1917–1920) adalah negara berusia pendek yang terletak di Kaukasus Utara, kini membentuk republik Chechnya, Ingushetia, Ossetia-Alania Utara, dan Dagestan dari Federasi Rusia.

Jumlah luas wilayah Republik Kaukasus Utara Bergunung adalah sekitar 70.000 km² (27.027 mil²), dengan populasi sekitar 1 juta jiwa. Ibukota Republik Kaukasus Utara Bergunung adalah Vladikavkaz, lalu Nazran dan akhirnya Buynaksk.


2. Republik Ezo (蝦夷共和国 Ezo Kyōwakoku)
Republik Ezo (蝦夷共和国 Ezo Kyōwakoku) adalah sebuah bekas negara pecahan dari Jepang yang terletak di pulau yang kini bernama Hokkaido.

Setelah kekalahan pasukan Keshogunan Tokugawa dalam Perang Boshin (1868–1869), salah satu bagian dari angkatan laut shogun yang dipimpin Laksamana Enomoto Takeaki lari ke pulau Ezo di utara, bersama dengan beberapa ribu tentara dan sekelompok penasehat militer Perancis serta pemimpin mereka, Jules Brunet.

Pada 25 Desember 1868, mereka mendirikan sebuah negara republik yang merdeka bernama Republik Ezo. Negara ini menganut model yang diadopsi dari Amerika Serikat, dan Enomoto dilantik sebagai presiden. Ini adalah pemilu pertama yang pernah dilaksanakan di Jepang. Para penguasa Republik Ezo berupaya untuk memperoleh pengakuan internasional, namun gagal.

Pada masa musim dingin, mereka memperkuat pertahanan mereka di sepanjang semenanjung selatan di Hakodate, di mana di tengahnya terdapat benteng Goryokaku.

Tak lama kemudian tentara kekaisaran berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan mereka di Jepang daratan, dan pada April 1869 mengirimkan satu armada dan satu pasukan infantri yang berjumlah 7.000 orang ke Ezo. Mereka maju dengan cepat dan menang dalam Pertempuran Hakodate. Goryokaku kemudian dikelilingi pasukan kekaisaran. Enomoto memutuskan untuk menyerahkan diri pada 18 Mei 1869 dan menerima kekuasaan Kaisar Meiji.

Enomoto dipenjara hingga tahun 1872 dan menerima jabatan sebagai pejabat pemerintah di Badan Pertanahan Hokkaido. Ia kemudian menjadi duta besar Jepang untuk Rusia dan menjabat dalam beberapa jabatan kementerian dalam pemerintah Meiji.

3. Republik Soviet Hongaria

Republik Soviet Hongaria (bahasa Hongaria: Magyarországi Tanácsköztársaság) adalah rezim komunis di Hongaria dari 21 Maret hingga 6 Agustus 1919, dibawah kepemimpinan Béla Kun. Rezim ini adalah pemerintahan komunis pertama yang dibentuk di Eropa setelah Revolusi Oktober di Rusia yang menyebabkan Bolshevik berkuasa di Rusia. Hanya berlangsung selama empat bukan, republik ini runtuh ketika Rumania menduduki Budapest.

4. Republik Federatif Demokratik Transkaukasus

Republik Federatif Demokratik Transkaukasus (TDFR, Закавказская демократическая Федеративная Республика (ЗКДФР), Zakavkazskaya Demokraticheskaya Federativnaya Respublika (ZKDFR); juga disebut Federasi Transkaukasus) (Februari 1918 – Mei 1918) adalah negara berusia pendek yang terdiri dari Armenia, Azerbaijan, dan Georgia di Kaukasus.

Federasi ini dibubarkan ketika Georgia menyatakan merdeka pada 26 Mei. Armenia dan Azerbaijan mengikuti pada 28 Mei.

5. Republik Demokrasi Taiwan

Republik Demokrasi Taiwan (Hanzi: 台灣民主國) adalah sebuah negara berumur pendek di Taiwan yang diproklamirkan pada tanggal 23 Mei 1895. Republik ini berakhir pada tanggal 21 Oktober tahun yang sama setelah penaklukan Tainan, yang merupakan pusat pemerintahan pada masa itu oleh Jepang.

Republik ini diproklamirkan setelah Dinasti Qing kalah perang dalam Peperangan Jiawu tahun 1895 dari Jepang. Sebagai akibatnya, Dinasti Qing diharuskan menandatangani perjanjian Shimonoseki yang salah satu butirnya adalah menyerahkan kedaulatan Taiwan dan Pescadores kepada Jepang tanpa syarat. Penduduk Taiwan yang saat itu tidak ingin tunduk terhadap pendudukan Jepang kemudian mengumumkan pembentukan Republik Demokrasi Taiwan.

Republik ini boleh dikatakan adalah republik pertama di Asia.

Republik Taiwan (Hanzi tradisional: 臺灣民主國; bahasa Tionghoa: 台湾民主国; Pinyin: Táiwān Mínzhǔguó; har. "Negeri Demokratik Taiwan"; juga dikenal sebagai Republik Formosa) adalah negara republik berusia pendek yang terletak di Taiwan pada tahun 1895, antara peristiwa penyerahan resmi Taiwan oleh Dinasti Qing kepada Kekaisaran Jepang melalui Perjanjian Shimonoseki dan kedatangan tentara Jepang. Meskipun diakui oleh sebagian ahli sejarah dan politik sebagai republik Asia pertama yang pernah diproklamirkan, namun Republik Taiwan ini didahului Republik Lanfang yang didirikan pada tahun 1777.

6. Republik Lanfang (http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Lanfang)

Republik Lanfang (Hanzi tradisional: 蘭芳共和國, Hanyu Pinyin: Lánfāng Gònghéguó) adalah sebuah negara Hakka di Kalimantan Barat, Indonesia yang didirikan oleh Low Fang Pak (Luo Fangbo) (羅芳伯) pada tahun 1777, sampai akhirnya dihancurkan oleh Belanda di tahun 1884.

7. Republik Texas

Republik Texas adalah sebuah negara di Amerika Utara yang terletak antara Amerika Serikat dan Meksiko yang ada antara 1836 hingga 1845. Negara ini terbentuk sebagai republik yang memisahkan diri dari Meksiko sebagai hasil dari Revolusi Texas. Republik ini mengklaim batas-batas yang mencakup wilayah yang meliputi seluruh daerah dari negara bagian AS Texas sekarang, serta bagian-bagian dari negara bagian New Mexico, Oklahoma, Kansas, Colorado, dan Wyoming sekarang. Perbatasan sebelah timur dengan Amerika Serikat ditentukan oleh Perjanjian Adams-Onís antara Amerika Serikat dan Spanyol, pada 1819. Perbatasannya di selatan dan paling barat dengan Meksiko dipertikaikan sepanjang keberadaan Republik ini, dengan Texas mengklaim bahwa perbatasannya adalah Rio Grande, sementara Meksiko mengklaim Sungai Nueces sebagai perbatasannya. Pertikaian ini belakangan menjadi pemicu bagi Perang Meksiko-Amerika, setelah Texas dianeksasi.

sumber: 
http://id.wikipedia.org

Daftar Presiden Amerika Serikat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Presiden Amerika Serikat adalah kepala negara Amerika Serikat. Seorang Presiden Amerika Serikat hanya boleh menjabat selama dua masa bakti yang masing-masing mempunyai lama sepanjang empat tahun. Pada mulanya, pelantikan diadakan setiap empat tahun pada tanggal 4 Maret. Kemudian ratifikasi Amandemen Kedua Puluh pada Undang-Undang Dasar Amerika Serikat mengubah masa bakti Presiden dan Wakil Presiden sehingga dimulai pada tengah hari tanggal 20 Januari, dimulai dengan masa bakti kedua Franklin Roosevelt pada tahun 1937. Hari pengangkatan presiden tersebut dikenal dengan nama Inauguration Day di Amerika Serikat.

Daftar isi [sembunyikan] 1 Daftar Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat 2 Syarat menjadi Presiden Amerika Serikat 3 Sumpah jabatan Presiden Amerika Serikat 4 Referensi

Daftar Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat

No	Presiden		Mulai menjabat	Akhir jabatan	Partai	Wakil presiden	Masa jabatan
1	George Washington		30 April 1789	3 Maret 1797	Tidak ada (Polisi Federal)	John Adams	1
							2
2	John Adams		4 Maret 1797	3 Maret 1801	Federalis	Thomas Jefferson	3
3	Thomas Jefferson		4 Maret 1801	3 Maret 1809	Demokrat-Republik	Aaron Burr	4
						George Clinton	5
4	James Madison		4 Maret 1809	3 Maret 1817	Demokrat-Republik	George Clinton [1] Kosong	6
						Elbridge Gerry [1] Kosong	7
5	James Monroe		4 Maret 1817	3 Maret 1825	Demokrat-Republik	Daniel Tompkins	8
							9
6	John Quincy Adams		4 Maret 1825	3 Maret 1829	Demokrat-Republik	John Calhoun	10
7	Andrew Jackson		4 Maret 1829	3 Maret 1837	Demokrat	John Calhoun [2] Kosong	11
						Martin Van Buren	12
8	Martin Van Buren		4 Maret 1837	3 Maret 1841	Demokrat	Richard Johnson	13
9	William Harrison		4 Maret 1841	4 April 1841	Whig	John Tyler	14
10	John Tyler		4 April 1841	3 Maret 1845	Whig [3]	Kosong
11	James Polk		4 Maret 1845	3 Maret 1849	Demokrat	George Dallas	15
12	Zachary Taylor		4 Maret 1849	9 Juli 1850 [1]	Whig	Millard Fillmore	16
13	Millard Fillmore		9 Juli 1850	3 Maret 1853	Whig	Kosong
14	Franklin Pierce		4 Maret 1853	3 Maret 1857	Demokrat	William King [1] Kosong	17
15	James Buchanan		4 Maret 1857	3 Maret 1861	Demokrat	John Breckinridge	18
16	Abraham Lincoln		4 Maret 1861	15 April 1865 [4]	Republik	Hannibal Hamlin	19
						Andrew Johnson [5]	20
17	Andrew Johnson		15 April 1865	3 Maret 1869	Demokrat [5]	Kosong
18	Ulysses Grant		4 Maret 1869	3 Maret 1877	Republik	Schuyler Colfax	21
						Henry Wilson [1] Kosong	22
19	Rutherford Hayes		4 Maret 1877	3 Maret 1881	Republik	William Wheeler	23
20	James Garfield		4 Maret 1881	19 September 1881 [4]	Republik	Chester Arthur	24
21	Chester Arthur		19 September 1881	3 Maret 1885	Republik	Kosong
22	Grover Cleveland (Periode ke-1)		4 Maret 1885	3 Maret 1889	Demokrat	Thomas Hendricks [1] Kosong	25
23	Benjamin Harrison		4 Maret 1889	3 Maret 1893	Republik	Levi Morton	26
24	Grover Cleveland (Periode ke-2)		4 Maret 1893	3 Maret 1897	Demokrat	Adlai E. Stevenson	27
25	William McKinley		4 Maret 1897	14 September 1901 [4]	Republik	Garret Hobart [1] Kosong	28
						Theodore Roosevelt	29
26	Theodore Roosevelt		14 September 1901	3 Maret 1909	Republik	Kosong
						Charles Fairbanks	30
27	William Taft		4 Maret 1909	3 Maret 1913	Republik	James Sherman [1] Kosong	31
28	Woodrow Wilson		4 Maret 1913	3 Maret 1921	Demokrat	Thomas Marshall	32
							33
29	Warren Harding		4 Maret 1921	2 Agustus 1923 [1]	Republik	Calvin Coolidge	34
30	Calvin Coolidge		2 Agustus 1923	3 Maret 1929	Republik	Kosong
						Charles Dawes	35
31	Herbert Hoover		4 Maret 1929	3 Maret 1933	Republik	Charles Curtis	36
32	Franklin Delano Roosevelt		4 Maret 1933	12 April 1945 [1]	Demokrat	John Garner	37
							38
						Henry Wallace	39
						Harry Truman	40
33	Harry Truman		12 April 1945	20 Januari 1953	Demokrat	Kosong
						Alben Barkley	41
34	Dwight Eisenhower		20 Januari 1953	20 Januari 1961	Republik	Richard Nixon	42
							43
35	John Kennedy		20 Januari 1961	22 November 1963 [4]	Demokrat	Lyndon Johnson	44
36	Lyndon Johnson		22 November 1963	20 Januari 1969	Demokrat	Kosong
						Hubert Humphrey	45
37	Richard Nixon		20 Januari 1969	9 Agustus 1974[2]	Republik	Spiro Agnew	46
						Spiro Agnew [R] Kosong Gerald Ford	47
38	Gerald Ford		9 Agustus 1974	20 Januari 1977	Republik	Kosong Nelson Rockefeller
39	Jimmy Carter		20 Januari 1977	20 Januari 1981	Demokrat	Walter Mondale	48
40	Ronald Reagan		20 Januari 1981	20 Januari 1989	Republik	George H. W. Bush	49
							50
41	George H. W. Bush		20 Januari 1989	20 Januari 1993	Republik	Dan Quayle	51
42	Bill Clinton		20 Januari 1993	20 Januari 2001	Demokrat	Al Gore	52
							53
43	George W. Bush		20 Januari 2001	20 Januari 2009	Republik	Dick Cheney	54
							55
44	Barack Obama		20 Januari 2009	Sedang menjabat	Demokrat	Joe Biden	56

^[1] Meninggal ketika masih menjabat sebagai wakil presiden.
^[2] Mengundurkan diri sebagai wakil presiden.
^[3] Meninggal ketika masih menjabat sebagai presiden.
^[4] Seorang anggota partai Demokrat yang 'menumpang' partai Whig.
^[5] Meninggal ketika menjabat sebagai wakil, tak diganti.
^[6] Dibunuh.
^[7] Seorang anggota partai Demokrat yang berdampingan dengan Lincoln, seorang anggota partai Republik.
^[8] Mengundurkan diri.
^[9] Tidak dilantik sesuai dengan jadwal.
^[10] Masa jabatan lebih dari dua masa bakti.

Syarat menjadi Presiden Amerika Serikat

Tidak seorang pun, selain dari pada warga negara asli, atau warga negara Amerika Serikat pada waktunya berlakunya Konstitusi ini, dapat memangku jabatan presiden; dan tidak seorangpun yang dapat memangku jabatan tersebut, kecuali kalau dia telah mencapai umur 35 tahun dan telah berdiam di Amerika Serikat selama 14 tahun.

-Konstitusi Amerika Serikat

Sumpah jabatan Presiden Amerika Serikat

Saya bersumpah dengan sesungguhnya bahwa saya akan dengan setia melaksanakan jabatan Presiden Amerika Serikat dan akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan, serta akan memelihara, melindungi, dan mempertahankan Konstitusi Amerika. Kiranya Tuhan membantu saya.

-Konstitusi Amerika Serikat

Referensi

Buku Presiden - Presiden Amerika Serikat, diterbitkan oleh Dinas Penerangan dan Kebudayaan Amerika Serikat, Jakarta (2003