PANCA - SILA

PANCA SILA

M. Hadi, S.Si.

Perumusan Pancasila yang kemudian menjadi dasar negara RI berdasarkan pada 5 kata dasar yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

Pada dasarnya urutan kelima kata tersebut tidak menjadi permasalahan karena kata-kata tersebut bukan sebuah ibadah. Dimana dalam ibadah urutan menjadi penting dan akan bernilai ibadah jika dilaksanakan secara urut.

Pancasila dalam arti kata secara harfiah adalah lima sila dalam satu kata. Sehingga pelaksanaan kelima sila tersebut yang lebih penting dari pada urutan kata-kata dalam panca sila.

Dari tahun 1945-2009 tidak bisa dipungkiri bahwa pancasila baru merupakan slogan. Slogan dalam membawa rakyat pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Semua sila tersebut dari tahun ke tahun setelah kemerdekan RI belum bisa diwujudkan oleh Negara/pemerintah.

Setelah Revolusi Kemerdekaan, Negara menghadapi agresi Belanda I dan II, menghadapi perjanjian-perjanjian dengan Sekutu dan Belanda, menghadapi rakyat yang kecewa dengan pemerintah, menghadapi kepentingan politik partai, menghadapi ideologi komunis, dan baru pada 1967 – 1998 pancasila diatur sedemikian rupa menjadi/sebagai pandangan hidup bangsa.

Sila demi sila diberikan nilai-nilai moral dan diajarkan kepada rakyat untuk dilaksanakan, sehingga rakyat lebih didorong untuk melaksanakan pancasila dari pada melaksanakan agamanya sendiri.

Seorang muslimah berjilbab dicurigai, hingga akhirnya muslimah dilarang berjilbab, karena tidak pancasilais.

Presiden Suharto (menjabat pertama tahun 1967) mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, kemudian disebut sebagai awal masa reformasi. Pancasila yang diajarkan dalam bentuk penataran P4 dihapuskan. Pada masa pemerintahan presiden B.J. Habibie (tanpa wapres) memberikan hak-hak rakyat dan parpol atau ormas untuk menggunakan asas agama. Dan pada tahun terakhir B.J. Habibie memerintah yaitu 1999 dilaksanakan Pemilu multi partai oleh KPU yang diketuai oleh (purn) Jend. Rudini.

Pemilu 1999 diikuti oleh partai-partai dengan asas islam, pancasila dll yang dimenangkan oleh PDIP. Wakil-wakil rakyat dari partai-partai kemudian bersidang sebagai anggota DPR/MPR RI.

Pada sidangnya MPR melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, terpilih KH Abdulrahmanwahid (PKB) dan Megawati Sukarnoputri (PDIP) dalam masa 5 tahun 1999 – 2004.

Program-program dan aktivitas Presiden Gus Dur menimbulkan kontroversial hingga diadakannya SI MPR yang menyatakan Gus Dur dicabut amanahnya dan diberikan kepada Megawati Sukarnoputri. Sehingga pada tahun 2002 – 2004 RI kembali memiliki Presiden tanpa wapres sampai dilaksanakan pemilu 2004 dengan memilih DPR, DPD dan Presiden serta wakil Presiden.

Pemilu 2004 juga merupakan pemilu multi partai dengan partai-partai berasaskan islam, pancasila dll. Anggota DPR dipilih dari partai pemenang pemilu yang lolos ET 2%, anggota DPD dipilih suara terbanyak dari perwakilan tiap propinsi.

Presiden dan wakil Presiden yang mencalonkan diri pada pemilu Presiden 2004 antara lain Wiranto-Sholahuddin Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono-Juyuf Kalla, Megawati Sukarnoputri-Hasyim Musyadi. Pemilu berlangsung dalam dua tahap dan dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Juyuf Kalla.

Pada era SBY-JK 2004 – 2009 pelaksanaan agama banyak ditingalkan sehingga banyak muncul aliran-aliran sesat di negara RI. Kemunculannya tidak dalam bentuk sembunyi-sembunyi namun dengan terang-terangan. Sehingga menjadikan kekawatiran di masyarakat akan agama yang disampaikan oleh orang per orang kepada mereka tanpa mereka ketahui orangnya ataupun mereka ketahui.

Banyak terjadi kemarahan massa ditempat-tempat diadakannya ajaran sesat karena kelambatan pemerintah dalam menangani kegiatan dari ajaran-ajaran sesat yang sudah mendeklarasikan diri di masyarakat. Sehingga bisa dikatakan dalam era reformasi era SBY-JK merupakan era yang paling banyak terjadi pergolakan massa rakyat dengan korban jiwa, paling banyak korban kecelakaan atau bencana, dan paling banyak kelaparan dan antriannya.

Pada era SBY rakyat dijadikan subjek untuk melaksanakan keputusan pemerintah, setiap kali kenaikan BBM rakyat antri untuk mendapatkan BBM, Pemerintah ragu bahwa pemerintah daerah dan dusun/rt bisa melakukan pelayanan kepada rakyatnya.

Pembagian BLT rakyat kembali menjadi subjek diminta antri, dengan korban jiwa yang tidak sedikit atau lebih dari 2. Sekedar intermeso bahwa dalam teori matematika bilangan banyak itu adalah bilangan yang lebih dari 2.

Rakyat yang sudah antri dan meninggal dalam antrian tidak diberikan hak-haknya sebagai orang yang menjadi subjek kebijakan pemerintah. Subjek dalam kebijakan pemerintah adalah pelaku kebijakan, yang tanpa adanya subjek tersebut kebijakan tidak akan berjalan. Tanpa rakyat penerima BLT ikhlas mengantri, kebijakan pemberian BLT menurut cara SBY-JK tidak akan berjalan. Sehingga hak-haknya sebagai subjek kebijakan pemerintah harus dipenuhi oleh Pemerintah, entah dalam bentuk santunan atau jaminan hidup bagi keluarga yang ditinggal.

Konsekuensi-konsekuensi kebijakan pemerintah dalam era SBY-JK tidak berjalan, "target tercapai selesai". Sehingga setiap kali kebijakan sudah berjalan dan selesai masih menyisakan permasalahan-permasalahan.

Penanggulangan Bencana di Aceh, Sidoarjo, dll sampai sekarang masih meninggalkan permasalahan bahkan tidak selesai.

Pemerintahan ini seperti boneka, mereka berjalan sesuai dengan programnya saja, diluar program yang ada boneka ini tidak bisa menjalankannya.

Bencana yang ada di Indonesia lebih banyak didanai dan dibantu oleh negara-negara tetangga, yang hal ini bukan merupakan keberhasilan SBY-JK bisa mendatangkan negara-negara tetangga membantu RI.

Negara-negara tetangga membantu RI karena mereka memiliki ikatan yang baik dari sejak RI berdiri, sehingga seolah-olah era ini menjadi era yang banyak mendatangkan simpati negara tetangga karena Presiden dan Wapresnya sekarang.

Justru jika SBY-JK tidak bisa berbuat baik kepada negara tetangga seperti presiden-presiden sebelumnya dia akan dimusuhi oleh rakyat.

Karena dalam amanah proklamasi kemerdekaan di UUD 45 Indonesia merdeka untuk memajukan kepentingan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia dan juga menghapuskan penjajahan di atas dunia.

Pemerintahan SBY-JK sudah hampir berakhir dan tidak salah pernyataan diatas mereka meninggalkan permasalahan, bukan berarti bahwa mereka yang nanti harus menyelesaikan permasalahan.

Secara logika orang yang membuat masalah (problem maker) bukan penyelesai masalah (solven maker), jadi permasalahan-permasalahan yang ditinggalkan butuh solusi dari orang lain.

Pada pemilu legislatif 2009 DPR dan DPD sebagai wakil rakyat di MPR sudah terpilih. Dan pada Juli 2009 direncanakan tanggal 8 akan dilaksanakan Pemilu Presiden putaran pertama. Adapun nama-nama yang sampai saat ini terdaftar adalah 1. Megawati – Prabowo, 3. Jusuf Kalla – Wiranto, dan 2. Susilo Bambang Yudhoyono – Budiono.

Selamat bekerja dan belajar, Indonesia tetap satu.